Aspek Hukum Bisnis Waralaba - Franchisee

Bisnis Waralaba di Indonesia diatur dalam PP No 16 tahun 1997 dan KemMen Perindustrian dan Perdagangan no 259/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Usaha Waralaba, dimana waralaba diartikan sebagai perikatan dimana salah satu pihak (Franchisee) diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain (Franchisor), dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa

Usaha waralaba umumnya dilakukan untuk jenis produk atau jasa yang sudah terkenal, dimana terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik produk (Franchisor) dengan mitra usahanya (Franchisee). Keuntungan bagi Franchisee adalah produk atau jasa yang dijualnya adalah pruduk atau jasa yang sudah terkenal dan dia tidak perlu menanggung resiko jika yang dijualnya tersebut tidak laku. Demikian juga untuk biaya pemasarannya, si Franchisee cukup membayar Franchisee fee dalam jumlah tertentu kepada Franchishor. Bagi Franchisor, keuntungannya adalah semakin meluasnya jaringan usaha dan makin terkenalnya produk atau jasanya, dan juga bertambahnya pendapatan dari Franchisee fee.

Sebelum membuka bisnis waralaba,ada beberapa hal aspek hukum yang perlu diperhatikan berkaitan dengan 2 ketentuan hukum di atas, sehingga tidak was was lagi dalam menjalankan usaha waralaba, yaitu :

• Waralaba harus dibuat dalam perjanjian tertulis

• Perjanjian waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan berlaku hukum di Indonesia

• Sebelum membuat perjanjian, Franchisor wajib manyampaikan secara tertulis kepada Frachisee yang berisi keterangan sebanarnya mengenai hal-hal yang terkait dengan produk yang menjadi objek waralaba, termasuk keterangan mengenai keberhasilan dan kegagalan Franchisor selama menjalankan bisnis waralabanya. Juga keterangan mengenai Franchisee lain yang pernah dan masih melakukan perjanjian, kondisi keuangan, bantuan dan fasilitas yang akan diberikan dan hal hal lain yang berkaitan dengan hak serta kewajiban kedua belah pihak.

• Bagi Franchisor dari luar Indonesia, harus memiliki bukti legalitas dari instansi yang berwewenang di negara asalnya, dan diketahui oleh pejabat perwakilan Indonesia di negara asalnya.

• Jangka waktu perjanjian minimal 5 (lima) tahun.

• Franchisee dapat diberi hak untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan dengan Franchisee lain (dengan melakukan perjanjian waralaba), sehingga Franchisee tersebut adalah Franchisee utama

• Sebelum membuat perjanjian waralaba lanjutan, Franchisee utama wajib memberitahukan secara tertulis, dengan dokumen otentik bahwa dia memiliki izin membuat perjanjian lanjutan kepada Franchisee lanjutan

• Perjanjian waralaba beserta keterangan tertulis dari Franchisor, wajib didaftarkan ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan oleh Franchisee, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya perjanjian waralaba. Jika lalai dalam melakuakn kewajiban ini, maka berakibat dicabutnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin yang terkait dengan usaha tersebut.

Itu aja yang bisa diinfokan tukang nggame buat sobat semua. Semoga bermanfaat, terutama buat sobat yang akan membuka usaha waralaba.